Jakarta, Indonesiainfo.id - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengapresiasi pernyataan presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto yang menyebut Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (10/5).

Basarah mengatakan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang."

"Karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” kata Ahmad Basarah.

Menurutnya, dalam misi perjuangan politik, PDIP tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai. Sebab bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.

Karena, Ahmad Basarah melanjutkan, jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika, melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, dan berbagai legacy lainnya kepada dunia.

“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa lainnya,” ujarnya.

Ahmad Basarah juga berharap agar Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.

"Karena dalam sistem demokrasi yang diwariskan para Pendiri Bangsa serta diatur juga dalam konstitusi kita, telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances." 

"Serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah.