Jakarta, Indonesiainfo – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku tidak takut menghadapi siapa saja pelaku penyelundupan benih bening lobster (BBL). Dia pun tidak gentar jika harus berhadapan dengan pelaku kelas kakap.

"Kalau masalah takut. Kita sudah tidak ada takutnya. Siapa yang di belakangnya saya hadapi," kata Trenggono.

Terkait hal itu, Trenggono menyinggung tentang pembentukan Project Management Office (PMO) 724. Kebijakan ini merupakan upaya KKP untuk memastikan tata kelola lobster di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (16/5/2024), kehadiran PMO 724 akan memperkuat sinergitas antar stakeholder di bidang pengelolaan lobster. Mereka diantaranya aparat penegak hukum seperti TNI AL, Polri hingga Kejaksaan.

Trenggono menambahkan, saat ini tengah disiapkan peraturan presiden terkait pengelolaan lobster. Jika payung hukum ini sudah terbit, maka KKP bakal lebih masif memberantas penyelundupan benih bening lobster.

"Beberapa hari ini pemberantasan terhadap praktik yang merugikan negara (penyelundupan BBL) sudah mulai dilakukan secara masif,” kata Trenggono.

Pada bagian lain, Trenggono menekankan
upaya membangun ekosistem budidaya lobster. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan investasi dan teknologi budidaya dari negara yang telah berhasil membudidayakan lobster.

Menurut Trenggono, tata kelola lobster akan dilakukan secara transparan, terutama tentang publikasi informasi dan data pengelolaan lobster. Beberapa diantaranya data tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas perdagangan BBL ke luar negeri, hingga hasil tangkap BBL ilegal.

Penamaan PMO 724 dipilih karena  sesuai dengan Permen KP Nomor 7 tahun 2024 yang menjadi regulasi baru KKP dalam mengelola sumber daya lobster.