INDONESIAINFO - Penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebutkan,
pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan membutuhkan dana sebesar
USD175 miliar per tahun.

Terkait hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi stakeholder di tingkat global, untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan, termasuk di wilayah Indonesia.

"Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha," kata Trenggono, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin (20/5/2024).

Trenggono menambahkan, kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan pencapaian pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14).

Untuk itu, Skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Trenggono pada Dialog G20 Global Blended Finance Alliance, yang membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali.

"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," ujar dia.

"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," kata dia.

Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia sejatinya memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program ini erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan.

Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.