INDONESIAINFO.ID - Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital diyakini bakal mampu menekan angka korupsi di Tanah Air dan menaikkan pendapatan negara.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Mareves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal itu, menyusul diluncurkannya GovTech Indonesia bernama INA Digital.

“Akan berkurang korupsi, itu pasti. OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu pasti akan berkurang,” ujar Luhut dalam akun media sosialnya, Senin (27/5/2024).

Menurutnya, penurunan angka korupsi tersebut memungkinkan karena GovTech Indonesia akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan.
Dengan demikian, barang siapa yang berniat untuk melakukan korupsi akan merasa kesulitan.

“Saya berharap, dengan ini (GovTech Indonesia) akan sangat kurang jumlahnya (korupsi), dan itu akan membuat Indonesia lebih bagus,” kata Luhut.

Ia mengaku malu dengan sejumlah kementerian yang melakukan korupsi, hingga kini sedang diadili.

Adapun sejumlah kasus korupsi di kementerian yakni kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan eks Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

“Ada kementerian yang korupsi sampai di pengadilan. Cukup memalukan semua itu,” kata Luhut.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi kenaikan pendapatan negara melalui GovTech Indonesia. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh hadirnya kemudahan berusaha, serta efektivitas dalam melakukan perizinan.

“Misalnya untuk izin hiburan, tidak lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, langsung di sini (GovTech Indonesia) saja. Sehingga dengan begitu akan efisien,” kata Luhut.

Kemudahan itu diyakini akan menjadi magnet untuk menarik pihak-pihak di industri hiburan dalam menggelar acara di Indonesia. “Ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah,” kata Luhut.

Untuk saat ini, Luhut mengatakan bahwa sektor swasta belum masuk ke GovTech Indonesia, lantaran pihak pemerintah yang masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik.

Setelah konsolidasi selama kurang lebih setahun, barulah sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, seperti yang dilakukan Singapura.

“Singapura itu hampir berapa tahun baru bisa masuk private sector-nya, setelah mereka betul-betul konsolidasi. Nah, kita sebesar Indonesia ini tidak semudah itu juga, pasti lebih sulit dari Singapura,” kata dia.(ant)