INDONESIAINFO.ID - Dalam rangka meningkatkan kualitas program siaran televisi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendorong adanya lembaga rating televisi alternatif sebagai langkah strategis.

Hal tersebut disampaikan oleh Menkominfo saat menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) dan Ipsos Indonesia di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (20/06/2024).

"Kami berharap bisa dilakukan pengukuran terkait kepemirsaan untuk membantu kesehatan industri dan penyiaran televisi berkualitas," ujar Menkominfo.

Menteri Budi Arie mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran tidak mengatur keberadaan lembaga rating. Karenanya, Kementerian Kominfo tidak ikut campur hubungan kerja sama bisnis televisi swasta dengan lembaga rating.

"Lembaga rating saat ini tidak diatur oleh Undang-Undang Penyiaran sehingga peran Kementerian Kominfo hanya membantu para stakeholder TV swasta karena dilakukan secara business to business," kata dia.

Meski demikian, menurutnya, kehadiran lembaga rating televisi alternatif dibutuhkan untuk menghindari terjadinya monopoli.

Menteri Budi Arie juga mengatakan, lembaga rating televisi berperan penting dalam menarik minat pengiklanan di siaran televisi Free To Air (FTA) yang saat ini makin tersaingi platform Over The Top (OTT).

"Pengiklan pasti bacanya rating, kalau TV kan rating untuk jualan iklan, ekosistemnya tetap pengiklan," kata Menteri Budi Arie.

"Jadi lembaga rating televisi alternatif perlu melakukan pendekatan terhadap pengiklan agar mempercayai alat ukur yang digunakan,” ujar dia.

Menkominfo juga meminta lembaga rating televisi mengukur kepemirsaan di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota besar. Bahkan, perlu melibatkan stasiun televisi lokal untuk mendorong pengiklan mau memasang iklan di stasiun televisi tersebut.

"Harus ada terobosan, solusi, untuk meng-capture seluruh Indonesia, kalau tidak ada, kasihan ini, sampai kapan pun enggak ada yang mau beriklan, pengiklan mau iklan kalau ada datanya," kata Menteri Budi Arie