INDONESIAINFO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pelayanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang diserang ransomeware akan kembali normal pada bulan Juli ini.

“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” kata Menko Polhukam dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Menko Polhukam menjelaskan instansi atau kementerian yang menyimpan datanya di PDNS 2 Surabaya bisa kembali memberikan layanan kepada publik pada Juli 2024.

Lebih lanjut, Menko Polhukam mengatakan, data cadangan dari server-server di PDNS 2 Surabaya akan berada sepenuhnya di Pusat Data Nasional (PDN) yang berlokasi di Batam.

“Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back-up yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam dan bisa autogate interactive service dan setiap pemilik data centre juga memiliki backup sehingga paling tidak ada tiga lapis sampai empat lapis backup,” ujarnya.

Untuk itu Menko Polhukam mewajibkan seluruh kementerian, lembaga dan instansi mem-back up atau mencadangkan data untuk mengantisipasi adanya serangan siber seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up,” ujarnya.

“BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan cyber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan termasuk juga mengaktifkan CSIRT Computer Security Incident Response Team yang akan dimonitor oleh BSSN apabila ada notifikasi yang disampaikan namun tidak ada aks, BSSN dan jajarannya sehingga nantinya komando kendali itu mudah apabila terjadi permasalahan," ujarnya.

Menko Polhukam juga akan memberikan surat edaran kepada para user agar tetap berhati-hati dalam penggunaan password.

"Kita juga mengimbau kepada user nanti akan kita berikan satu edaran agar penggunaan password oleh para user ini juga harus tetap hati-hati tidak sembarangan dan akan dimonitor oleh BSSN,"

"Serta dari hasil forensik BSSN pun kami sudah menerima laporan bahwa sudah diketahui user mana yang selalu menggunakan password yang sama / yang lemah hingga kemudian akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” ujar Menko Polhukam.

Sebelumnya Menko Polhukam telah meminta seluruh kementerian, lembaga, dan instansi agar mencadangkan data, untuk mengantisipasi peretasan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, data di beberapa kementerian dan instansi masih bisa diselamatkan pasca peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 jika dilakukan pencadangan data.

"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatori, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada back up," kata Hadi di Jakarta, Senin (1/7/2024).