INDONESIAINFO.ID - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti pengunduran diri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan.

Pengunduran diri Dirjen Aptika dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas terjadinya serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Puan mengharapkan, pengunduran ini jangan sampai mengganggu proses pemulihan sistem keamanan yang sedang berlangsung.

"Saya harap ini tidak mengganggu proses pemulihan dan peningkatan sistem keamanan yang sedang berlangsung," ujar Puan pada keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Puan mengatakan, kontinuitas dan stabilitas merupakan hal penting dalam mengelola sistem informatika pemerintah, apalagi saat ini tengah berlangsung upaya pemulihan pasca serangan pada PDNS 2.

Puan menilai, langkah pengunduran diri Dirjen Aptika merupakan langkah yang berisiko, sehingga kekosongan pemimpin tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama.

"Sehingga saya harap Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan kepemimpinan dengan individu yang kompeten dan memastikan bahwa upaya pemulihan dan peningkatan keamanan siber terus berjalan tanpa hambatan," ujar Puan.

Dengan adanya keputusan pengunduran diri Dirjen Samuel, Kemenkominfo diminta untuk meningkatkan standar sistem keamanan cyber dan pengawasannya. Hal itu juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan yang harus dilakukan sebagai pemimpin.

"Saya dapat memahami hal ini juga sebagai tanggung jawab moral dan etika kepemimpinan. Sebagai pemimpin harus siap dengan segala konsekuensi yang harus diambil jika adanya situasi krisis," kata Puan.

Untuk menangani gangguan siber, Puan menambahkan, diperlukan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait serta masyarakat sipil.

"Ini perlu adanya kolaborasi yang bagus antar lembaga Pemerintah dan seluruh stakeholder. Saya harap hal ini tidak terulang di kemudian hari," ujar Puan.

Berdasarkan informasi, dalam 12 hari terakhir sedikitnya 239 instansi Pemerintah pusat dan daerah terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya.

Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan publik pun masih terganggu akibat serangan siber tersebut dan saat ini masih dalam proses pemulihan.

"Dari informasi yang kami terima, proses pemulihan PDNS masih terus dilakukan. Semoga segera cepat terselesaikan," kata Puan.