INDONESIAINFO.ID - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Ministry of Gender Equality and Family of Korea (MoGEF) Korea Selatan menyelenggarakan Kick off Ceremony dan Korea-Indonesia Project Steering Committee Meeting.

Kegiatan ini merupakan tanda dimulainya secara resmi proyek Official Development Assistance (ODA) Indonesia-MoGEF Korea Selatan Tahun 2024, di lokasi percontohan Sekolah Perempuan Jawa Barat, Jumat (5/7). Kerja sama ini dilaksanakan melalui proyek/bantuan hibah yang berlangsung selama 5 (lima) tahun dan telah diinisiasi sejak tahun 2020.

“Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pembangunan pemberdayaan perempuan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan khususnya di Jawa Bara," ujar Plt. Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Rini Handayani dalam keterangan resmi dikutip pada Senin (8/7/2024).

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, kata Rini, sejak tahun 2020 pemerintah bergandengan tangan dengan pemerintah daerah juga bermitra dengan instansi terkait lainnya seperti Balai Latihan Kerja Mandiri (BLKM) dan UNIKOM.

"Harapannya selepas ini akan lebih banyak mitra yang terlibat untuk keberlanjutan program,” ujar Rini.

Rini menuturkan Proyek ODA di tahun 2024 akan dilaksanakan mulai dari bulan Juli hingga Desember 2024. Proyek tersebut, di antaranya meliputi pelatihan kejuruan secara tatap muka maupun daring dengan tema memasak, kecantikan, pertanian, IT, dan E-commerce.

Kemudian, pendidikan pra-kewirausahaan, pendidikan ketenagakerjaan, penguatan pemahaman pengarusutamaan gender, dan strategi menghubungkan wirausaha perempuan dengan pasar online.

Melalui proyek ODA MoGEF ini, KemenPPPA berupaya membangun sistem pelatihan vokasional yang berkelanjutan dengan menghubungkan perempuan ke pasar tenaga kerja maupun sebagai wirausaha, serta menyusun rekomendasi kebijakan vokasional yang responsif gender.

Sebelum program berakhir, Rini menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat. Pertama, terkait tindak lanjut dari program ini, sehingga perlu menyiapkan exit strategy dan keberlanjutan program di Jawa Barat dan replikasi di daerah lain.

Kedua, perlu memperhatikan mekanisme seleksi peserta program yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan demi pencapaian output dan outcome kegiatan secara maksimal. Ketiga, memperkuat pelibatan lembaga masyarakat, akademisi, dan dunia usaha serta pihak lainnya.

"Keempat, perlu menyepakati strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Kelima, menyusun laporan akhir proyek ini secara komprehensif mulai dari 2020, sehingga dapat menjadi rujukan proses penyusunan kebijakan bagi pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Rini.

Sementara itu, Director of International Cooperation, MOGEF Korea Selatan, Jeong Hoe-Jin menyampaikan, meskipun proyek akan berakhir tahun ini, Pemerintah Indonesia akan menjamin keberlanjutan program dengan bersinergi lintas pihak.

“Saya berharap pemerintah Indonesia akan terus berupaya menyiapkan berbagai cara agar proyek ini dapat berlanjut setelah proyek berakhir. Termasuk membuat model-model program penguatan kapasitas perempuan, seperti kurikulum pelatihan kerja untuk perempuan agar dapat direplikasi dan menyebar luas di Indonesia."

"Kami yakin berdasarkan pengalaman selama (proyek) ini, pelaksanaan pendidikan ketenagakerjaan dan kewirausahaan akan dilaksanakan dengan penuh dedikasi,” ujar Jeong Hoe-Jin.