• EKSEKUTIF

Indonesia Serukan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial di G20

Agus Mughni Muttaqin | Kamis, 10 Okt 2024 15:31 WIB
Indonesia Serukan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial di G20 Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Rini Handayani dalam rangkaian pertemuan Empowerment of Women Working Group (EWWG) G20 di Brasilia, Brazil pada 8-11 Oktober 2024 (Foto: Kemen PPPA)

Indonesiainfo.id - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) serukan pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial (PUGIS) dalam rangkaian pertemuan Empowerment of Women Working Group (EWWG) G20.

Forum yang berlangsung di Brasilia, Brazil pada 8-11 Oktober 2024 sebagai national women machinary ini, berfokus pada isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan dibentuk pada masa Presidensi Brazil tahun ini.

Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Rini Handayani menyatakan, Indonesia terus berkontribusi aktif dalam forum strategis yang beranggotakan 19 negara maju dan 1 lembaga supranasional, utamanya dalam mengawal isu kesetaraan gender.

“Kontribusi Indonesia untuk isu kesetaraan gender di G20 terlihat jelas sejak Presidensi G20 Indonesia pada 2022 lalu. Saat itu, Indonesia berhasil mengangkat tiga prioritas utama, yaitu ekonomi perawatan, kewirausahaan perempuan, dan digital gender gap. Ekonomi perawatan terus menjadi perhatian G20 sampai pada Presidensi G20 Brazil saat ini,” ujar Rini dalam keterangan resmi dikutip di Jakarta pada Kamis (10/10).

Rini menjelaskan, seluruh delegasi yang hadir turut merumuskan draft deklarasi pada pertemuan hari pertama. Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia menekankan pentingnya mencantumkan interseksionalitas pada draft deklarasi.

“Perempuan dan anak perempuan bukan kelompok homogen sehingga diperlukan intervensi berbeda dalam kebijakan untuk pembangunan kesetaraan gender. Ini sejalan dengan kebijakan nasional Indonesia yang mengusung Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” tutur Rini.

Sementara Menteri Urusan Perempuan Brazil, Maria Aparecida Gonçalves, dalam pidato pembukaannya menyoroti isu kekerasan terhadap perempuan dan minimnya partisipasi perempuan dalam kebijakan publik. Namun, ia mencatat tren positif terkait peningkatan angka pemimpin perempuan di berbagai bidang pembangunan.

“Isu kekerasan dan partisipasi politik perempuan adalah tantangan global, termasuk bagi negara-negara G20. Penting bagi kita untuk bersama-sama memperjuangkan kesetaraan gender,” kata Maria.

Ia menegaskan pentingnya konsensus dalam EWWG G20 untuk menangani masalah ini, termasuk juga misogini dan perubahan iklim. “Kami mengajak semua yang ada di sini untuk menciptakan perubahan yang signifikan. Perempuan harus diikutkan dalam setiap langkah pembangunan dan suara mereka harus menjadi yang diperhitungkan di G20,” ujar Maria.

Sebagai informasi, pertemuan EWWG G20 masih menerima usulan dan masukan seluruh aggota delegasi terhadap draft deklarasi tingkat Menteri yang rencananya akan diadopsi pada pertemuan final Tingkat Menteri, Jumat (11/10).