INDONESIAINFO.ID - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan KemenPPPA Eni Widiyanti mengatakan, RUU ini perlu dilakukan, karena dinilai banyak kelemahan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang jumlahnya cenderung meningkat.

"UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) harus lebih powerful. Ini akan diusulkan ke DPR. Harus masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dulu," kata Eni.

Menurut dia, dari jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, sebagian besar adalah kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 74 persen kekerasan terjadi di rumah tangga.

"Pelakunya 54 persen adalah suami, 13 persen mantan pacar, kemudian ada orang tua, guru, saudara," kata Eni Widiyanti.

Eni mengatakan, pihaknya merasa ironi, hal ini didasarkan bahwa Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

"Kita sudah punya UU PKDRT yang usianya sudah 20 tahun, kenapa ini (KDRT) masih tinggi?" katanya.

Menurut Eni Widiyanti, terdapat beberapa kendala dalam menerapkan UU PKDRT. Pihaknya mencontohkan kasus KDRT yang dilaporkan ke polisi, berakhir secara restorative justice atau damai. Selain itu, polisi tidak bisa menindaklanjuti kasus KDRT yang laporannya dicabut.

"Beberapa kasus KDRT berujung meninggal. Ternyata dia (korban) sudah melapor, lalu (laporan) dicabut. Polisi sudah tidak bisa ngapa-ngapain (menindaklanjuti kasus) karena ini delik aduan," kata Eni Widiyanti.

"Siklus KDRT yang berulang itu kadarnya meningkat. Yang tadinya dipukuli, lama-lama digorok, meninggal-lah korban," imbuh dia.