INDONESIAINFO.ID - Dalam sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait isu Timur Tengah dan Palestina di New York, Amerika Serikat, pada Senin (20/1).

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Ch. Nasir, mendesak DK PBB segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina, pasca disepakatinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

“Kami mengapresiasi tercapainya gencatan senjata di Gaza, yang seharusnya menjadi awal untuk mencapai perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Wamenlu RI di sidang DK PBB. 

Namun, ia menyoroti besarnya jumlah korban jiwa yang harus jatuh sebelum kesepakatan ini tercapai. 

“DK PBB perlu memastikan setiap tahapan kesepakatan ini dijalankan dengan baik untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang,” ujar Nasir.

Selain itu, Wamenlu RI mengkritisi perluasan permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang menurutnya memicu peningkatan kekerasan dan ketidakadilan.

Wamenlu menyampaikan dua fokus utama pasca gencatan senjata:

1. Mengakhiri Krisis Kemanusiaan di Gaza

Ia mendesak agar bantuan kemanusiaan segera disalurkan tanpa hambatan, sebagaimana diimbau oleh Sekretaris Jenderal PBB. Wamenlu menekankan pentingnya keselamatan pekerja kemanusiaan serta meminta persiapan rekonstruksi Gaza dimulai, termasuk pencabutan blokade yang telah melumpuhkan ekonomi wilayah tersebut selama 18 tahun.

 “Peran UNRWA sangat penting dalam menjalankan langkah-langkah ini. DK PBB harus melindungi lembaga ini dari segala bentuk ancaman dan disinformasi,” tambahnya.

2. Mendorong Solusi Politik Menyeluruh

Untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina, Wamenlu RI menekankan perlunya mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkeadilan. 

“Solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang setara bagi Palestina dan Israel. Pilihan lain hanya akan melanggengkan apartheid dan penindasan,” tegasnya.

Wamenlu mengimbau komunitas internasional untuk mendorong dialog yang tulus guna menyelesaikan akar konflik berupa kolonialisme dan ketidakadilan. Ia juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Internasional tentang Implementasi Solusi Dua Negara yang akan digelar Juni mendatang sebagai langkah konkret menuju perdamaian.

Di akhir pernyataannya, Wamenlu RI meminta DK PBB untuk menegaskan relevansinya di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ia menyerukan agar anggota tetap DK PBB mengatasi kebuntuan dan mendorong reformasi Dewan Keamanan. 

“Sejarah akan menilai apakah DK PBB mampu menghadapi tantangan atau justru kehilangan relevansinya,” tuturnya.

Sidang ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ahmed Attaf, sebagai Presiden DK PBB bulan Januari. Agenda Timur Tengah, termasuk Isu Palestina telah menjadi salah satu topik utama DK PBB selama lebih dari tujuh dekade dan rutin dibahas setiap tiga bulan.

Partisipasi aktif Indonesia dalam sidang ini menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu awal bulan ini.

Sidang kali ini juga dihadiri oleh tujuh negara pada tingkat menteri, termasuk Palestina, Slovenia, Kolombia, Namibia, dan Sierra Leone, yang memperlihatkan perhatian luas terhadap isu Palestina di berbagai kawasan.