Indonesiainfo.id - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (RUU Perkoperasian), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/3). 

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Pandjaitan, saat memimpin rapat tersebut mengatakan, RUU Koperasi ini direncanakan dibawa ke Paripurna pada 25 Maret mendatang untuk mendapatkan persetujuan menjadi RUU Inisiatif DPR.

Lebih lanjut, Sturman mengatakan Tim Ahli Baleg DPR sebelumnya mengusulkan agar Pasal 30B menegaskan agar pengurus koperasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3).

"Apabila dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, telah melakukan kepengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan koperasi," kata dia.

Selain itu, pengurus koperasi ditegaskan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

“Penetapan bahwa pengurus terlepas dan tanggung jawab menanggung kerugian setelah mampu membuktikan, diputuskan pada Rapat Anggota atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Ia menambahkan, Pasal 41G antara lain modal lain yang sah merupakan modal koperasi seperti halnya modal pokok dan modal wajib yang turut menanggung risiko kerugian dalam hal usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Diskusi panjang tentang yang dimaksud dengan menanggung resiko kerugian koperasi sebelumnya telah kita bahas, jadi memang dalam koperasi ada resiko dan harus ditanggung,” kata Sturman.