INDONESIAINFO.ID - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa seluruh biaya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025 sepenuhnya dibiayai oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun ini, sebanyak 21.807 peserta mengikuti program PPG PAI. Pendanaannya terbagi menjadi dua bagian, yakni 80% bersumber dari APBN, sementara 20% ditanggung oleh APBD.

"Karena itu, peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk mengikuti program ini," ujar Direktur PAI, M. Munir, di Jakarta, pada Jumat (4/4).

Munir mengingatkan para peserta dan calon peserta untuk tidak tertipu oleh pihak yang meminta pembayaran dengan alasan biaya PPG. Ia menegaskan bahwa pungutan semacam itu bertentangan dengan aturan dan dapat menghambat program sertifikasi guru PAI yang tengah dijalankan pemerintah.

"Jangan sampai ada yang terpedaya oleh permintaan biaya untuk PPG PAI Kemenag. Pemerintah telah menanggung seluruh pembiayaan," tegas Munir.

Lebih lanjut, ia meminta agar setiap guru yang menerima permintaan pembayaran dari pihak tidak bertanggung jawab segera melaporkannya kepada Kemenag.

"Jika ada oknum yang meminta pungutan kepada peserta atau calon peserta PPG, segera laporkan ke kami!" imbuhnya.

Munir juga mengajak organisasi guru, mulai dari asosiasi, kelompok kerja, hingga musyawarah guru, untuk berperan aktif dalam memastikan kelancaran program PPG sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program ini demi kepentingan pribadi.

"Dengan adanya program ini, diharapkan guru PAI dapat meningkatkan kualitas mereka dalam mengajar dan membimbing peserta didik," katanya.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia," pungkas Munir.