Jakarta, Indonesiainfo.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir serta memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia.

Menurutnya, peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi musim hujan ekstrem 2025–2026, dikombinasikan dengan krisis sampah di Bali, harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.

“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” kata Jamaludin di Jakarta, Rabu (17/9) dikutip dari Antara.

Legislator yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi itu menekankan, kerugian akibat banjir tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai telah menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu sektor pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.

Jamaludin menilai pemerintah perlu mengintegrasikan data BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir.

Soal pengelolaan sampah, ia mencontohkan pilot proyek di Lapas Nusakambangan yang telah menerapkan mesin insinerator untuk mengolah sampah secara cepat dan ramah lingkungan. Pulau Nusakambangan, yang sebelumnya mengalami darurat sampah dengan 12 UPT, kini berhasil mencapai zero sampah berkat pengelolaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

“Bahkan, Pemerintah Kabupaten Cilacap berencana mengirim sampahnya ke Pulau Nusakambangan untuk dikelola sehingga bisa mencapai nol sampah,” tambah Jamaludin.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat investasi di sektor pengelolaan sampah, mulai dari bank sampah digital, teknologi daur ulang, hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Kolaborasi dengan BUMN dan pihak swasta dianggap penting untuk memastikan pembiayaan berkelanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ketahanan lingkungan adalah bagian dari ketahanan nasional. Kita tidak bisa terus-menerus merespons bencana dengan pola reaktif. DPR RI akan mengawal agar APBN 2026 benar-benar mengalokasikan dana memadai untuk mitigasi dan adaptasi iklim, termasuk tata kelola sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan,” ujar Jamaludin.