Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)  A. Muhaimin Iskandar menempatkan isu kesehatan mental sebagai persoalan serius yang membutuhkan respons lintas pihak.

Hal itu disampaikan dalam Dialog Solidaritas dan Partisipasi Publik: Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, pada Jumat (27/2).

Dalam sambutannya, ia mengaitkan perhatian publik terhadap kesehatan mental dengan sejumlah peristiwa tragis yang belakangan terjadi di masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak.

“Saya sendiri dan kita semua tentu sangat terpukul, dipicu oleh peristiwa kasus bunuh diri yang terjadi akhir-akhir ini, memukul kita semua bahwa di depan mata kita telah terjadi peristiwa demi peristiwa yang sangat memilukan kita sebagai sebuah bangsa,” ujar Menko Muhaimin.

Ia menyebut gangguan psikologis bukan lagi isu terbatas, melainkan telah menimbulkan keresahan luas.

“Tentu isu kesehatan mental yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan akhir-akhir ini, telah membawa peristiwa tragis yang menimpa anak-anak kita,” kata Menko PM.

Data terbaru dari Kementerian Kesehatan menunjukkan skala persoalan yang besar.

“Angka terbaru dari Kemenkes, 28 juta orang Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Ini menunjukkan adanya gunung es yang sangat mengkhawatirkan yang setiap saat akan bisa lebih banyak dan lebih parah lagi,” ucapnya.

Lebih Lanjut, ia menilai pemicu gangguan mental bersifat kompleks, mulai dari faktor sosial hingga ekonomi.

“Faktanya pemicu gangguan kesehatan mental cukup kompleks dan multidimensi,” katanya.

Menurutnya, masyarakat di berbagai lapisan masih belum sepenuhnya memahami cara merespons persoalan tersebut.  Dalam forum itu, ia mengajak kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas.

“Kita harus melakukan kolaborasi pemerintah maupun non-pemerintah untuk bersama-sama. Kita tidak akan membiarkan kejadian-kejadian seperti ini,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya ketahanan psikososial sebagai dasar pembangunan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa kesehatan mental masyarakat.

“Kita sering berbicara tentang penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, namun kita juga lupa tanpa ketahanan psikososial kita tidak akan bisa melanjutkan program-program itu,” tegas Menko PM.

Ia juga menyebut pemberdayaan masyarakat bukan hanya soal pendapatan, melainkan juga kondisi psikologis warga. Pemerintah, lanjutnya, turut memperluas layanan kesehatan jiwa melalui sistem jaminan kesehatan nasional.

“Bersamaan dengan gerakan ini kita juga pemerintah dan BPJS juga telah terus meningkatkan layanan kesehatan jiwa yang termasuk di dalamnya adalah layanan dari jaminan kesehatan nasional,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat membangun solidaritas sosial agar tidak ada warga yang menghadapi masalah sendirian.

“Hari ini kita sebagai sebuah warga bangsa dituntut terus bahu-membahu untuk memastikan tidak ada satupun yang sendirian menanggung beban tetapi kita punya saudara, kita punya keluarga, kita menjadi satu kesatuan,” katanya.

Menurutnya, kesehatan mental harus ditempatkan sebagai agenda bersama.

“Sekali lagi kesehatan mental menjadi agenda strategis dan tanggung jawab bersama,” tutupnya.