Jakarta, Indonesiainfo.id - Pemerintah mulai memberi sinyal adanya penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyebutkan bahwa kenaikan iuran merupakan langkah rasional guna menyelamatkan lembaga penjamin kesehatan tersebut dari defisit yang berkepanjangan.

Pernyataan ini muncul setelah Menko Muhaimin menghadiri diskusi publik mengenai ketahanan psikososial di Kampus UI Salemba, Jakarta, pada Jumat (27/2).

Ia mengungkapkan bahwa wacana kenaikan ini sebenarnya sudah melalui proses kajian yang cukup lama.

"Analisis kebutuhan naik itu sejak tahun lalu. Tapi karena kondisi dan keadaan, kita putuskan untuk tidak dinaikan dulu. Tapi kapan? Kita lihat kemampuan masyarakat juga. Kita lihat kebutuhan agar BPJS tidak rugi terus," kata Menko Muhaimin.

Meski rencana ini belum masuk ke tahap pembahasan final, Menko Muhaimin membeberkan bahwa Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, telah melakukan perhitungan matang. Fokus utamanya adalah agar kualitas layanan medis bagi peserta tidak menurun.

"Baru kalkulasi menteri kesehatan. Kalkulasinya memang agar pelayanannya menjadi baik. Dibutuhkan kenaikan itu sejak tahun lalu," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam sistem kesehatan nasional. Mengingat porsi tanggungan negara sudah sangat besar, masyarakat kelas ekonomi atas diharapkan bisa menopang kelompok yang rentan.

"Pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen, tanggungan pemerintah. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah," tutupnya.