Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak memberikan masukan dan koreksi terkait pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Ipul usai berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait program tersebut di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat, 8 Mei 2026.

"Saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana," kata Ipul kepada wartawan.

Dia mengungkapkan beberapa poin terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos, yaitu, kementeriannya masih berada di peringkat ke-167 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, Kemensos juga belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaaan barang dan jasa di mana anggarannya akan semakin besar.

Oleh karena itu, Kemensos meminta masukan KPK apakah memungkinkan pihaknya melakukan pengadaan barang dan jasa melalui instansi dan pihak lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

“Lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” ujarnya.

Ipul mengatakan masukan dari KPK penting karena Kemensos tengah bersiap untuk pengadaan barang dan jasa tahun ini. Ia ingin program-program Kemensos, termasuk Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi.

"Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan kunjungan Gus Ipul itu dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dalam program-program Kemensos tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan.

"Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," ujar Ibnu.