Gus Ipul mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak memberikan masukan dan koreksi terkait pengadaan barang dan jasa untuk program Sekolah Rakyat.
KPK memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumatera Utara, serta Dinas PUPR Provinsi Sumut.
KPK mendalami dugaan penerimaan uang oleh oknum pejabat pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, dalam pengurusan cukai.
KPK menyatakan sedang melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial.
Pegawai yang dipanggil itu atas nama Dimas Martah Alif (yang mewakilinya) selaku Staf Anti-Money Laundering (AML) PT BRI (Persero) Tbk.
KPK memanggil Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag tahun 2023-2024, M. Agus Syafi`i.
KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (10/4) malam.
KPK menelusuri sejumlah aset milik mantan Kepala Kejaksaan (HSU, Kalimantan Selatan, Albertinus Parlinggoman Napitupulu.
KPK memanggil pengusaha Muhammad Suryo sebagai saksi kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah.
Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut.
KPK turut menangkap Wakil Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Hendri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di wilayah Bengkulu, pada Senin (9/3).
KPK mengamankan barang bukti dokumen hingga uang tunai dalam OTT terhadap Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari.
KPK mengungkapkan dua saksi dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa dengan tersangka Bupati Pati nonaktif Sudewo menghambat proses penyidikan.
KPK resmi menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing di Pekalongan
Yaqut adalah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 oleh Kementerian Agama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar.
KPK menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tambahan yang menjerat mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas
Fadia ditangkap bersama dengan ajudan dan orang kepercayaannya.
Tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3).
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, pada hari ini
