Jakarta, Indonesiainfo.id - Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Al Jufri meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan APBN, pembiayaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat.

Idrus mengatakan, tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan membutuhkan kebijakan fiskal yang terukur. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang diambil tidak justru menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.

“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” kata Idrus dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi berbagai tekanan, mulai dari harga energi global, dinamika ekonomi internasional hingga kebutuhan pembiayaan program-program prioritas.

Di sisi lain, kualitas belanja negara juga harus diperkuat. Idrus mendorong agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Idrus menilai, menjaga daya beli masyarakat tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijakan subsidi. Pemerintah perlu mengombinasikan berbagai instrumen fiskal agar masyarakat memiliki pendapatan yang memadai dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pengendalian harga pangan dan energi, memperluas perlindungan sosial yang tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat UMKM dan sektor-sektor produktif.

“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” tandasnya.