Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan. Foto: dpr
Jakarta, indonesiainfo.id - Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat diselesaikan pada tahun 2026 ini. Maraknya kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu pendorong utama bagi DPR untuk mempercepat pengesahan regulasi tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya berupaya keras agar RUU Penyadapan bisa segera dibahas dan dituntaskan sebelum pergantian tahun.
“Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa,” ujar Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Prioritas di Tengah Agenda Legislasi
Hinca mengungkapkan bahwa sebelumnya Komisi III telah menjadwalkan pembahasan empat RUU lain, yakni:
Kendati demikian, urgensi penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal membuat Komisi III memberikan perhatian khusus dan prioritas lebih pada penyusunan RUU Penyadapan.
Persiapan dan Studi Komparasi Lintas Negara
Dalam rangka mematangkan materi regulasi, Hinca menyebutkan bahwa Komisi III telah melakukan berbagai langkah persiapan secara komprehensif, mulai dari:
Pelaksanaan konsultasi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tidak hanya itu, pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga telah melaksanakan studi komparasi ke sejumlah negara—seperti Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan—untuk mempelajari sistem serta mekanisme pengaturan penyadapan yang berlaku di kancah internasional.
Langkah penguatan substansi ini terus berlanjut. Terbaru, Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada 16 November 2026 guna menghimpun masukan strategis terkait draf RUU Penyadapan.
Menunggu Rampungnya RUU Perampasan Aset
Terkait jadwal pembahasan di tingkat komisi, Hinca menjelaskan bahwa saat ini Komisi III masih memprioritaskan penuntasan RUU tentang Perampasan Aset. Setelah regulasi tersebut selesai, RUU Penyadapan dijadwalkan untuk segera diserahkan kepada Komisi III agar dapat langsung dikebut hingga tuntas.
“Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan,” pungkasnya.