Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Ist/DPR RI)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan manfaat Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna. Di mana, salah satu alasan dibentuknya badan pengelolaan hasil perampasan aset adalah untuk memastikan aset hasil kejahatan yang berhasil disita dapat dikelola sehingga memberikan manfaat bagi rakyat.
"Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset," kata Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, melalui mekanisme perampasan aset, negara tetap dapat menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana meskipun terdakwanya melarikan diri, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
"Jadi misalnya terdakwanya kabur tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa cakupan UU Perampasan Aset tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup berbagai tindak pidana lain yang dinilai menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah kejahatan yang dapat menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut, mulai dari penipuan investasi kripto, investasi bodong, penipuan berkedok perjalanan umrah, hingga praktik perjudian daring atau judi online.
"Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," jelasnya.
Dasco berharap keberadaan UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum untuk menindaklanjuti kejahatan yang merugikan masyarakat melalui penyitaan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Dengan demikian, aset yang berhasil dirampas negara tidak hanya menjadi bagian dari penegakan hukum, tetapi juga dapat memberikan manfaat kembali kepada masyarakat.