Logo KPK (Foto: Ist)
Jakarta, Indonesiainfo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian pada hari ini, Kamis, 19 November 2026.
Rustian bakal diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di BNPB.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.
Selain Rustian, KPK juga memanggil saksi lainnya, yaitu Analis Kebencanaan BNPB Donny Immanuel Haratua.
Belum diketahui materi apa yang akan didalami penyidik kepada saksi dimaksud. Hal itu baru akan disampaikan pada saat pemeriksaan rampung.
Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, sebagai saksi dalam kasus ini pada pekan lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Selain Suharyanto, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat BNPB, di antaranya seorang deputi dan koordinator keprotokolan.
Dalam rangkaian pemeriksaan tersebut, KPK mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP, termasuk proses penunjukan langsung terhadap perusahaan penyedia atau vendor. Penyidik menduga terdapat konflik kepentingan dalam penunjukan perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut.
Salah satu modus yang tengah diusut adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera. Perusahaan yang ditunjuk diduga tidak mengerjakan proyek secara langsung. Pelaksanaan pekerjaan justru dilakukan oleh perusahaan lain yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan, adik Suharyanto.
Penyidik juga mendalami dugaan adanya komitmen pemberian fee kepada pejabat BNPB dari perusahaan yang memperoleh proyek. Selain itu, KPK mengusut dugaan penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan barang dan jasa.
Tak hanya itu, penyidik turut menelusuri peruntukan dan penggunaan uang yang dikelola oleh tersangka Bima Setiawan dan Richard Erlangga.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Tiga nama tersebut merupakan bagian dari lima tersangka yang telah ditetapkan KPK. Dua tersangka lainnya yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan. Keduanya berasal dari pihak swasta. Gery diketahui menjabat sebagai Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS).
DSP merupakan dana cadangan yang dialokasikan untuk penanganan kondisi darurat bencana. Anggaran tersebut telah masuk dalam struktur anggaran BNPB dan seharusnya digunakan untuk mendukung penanganan berbagai bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Sumatera.
Meski pencairannya dapat dilakukan secara fleksibel untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat, penggunaan DSP tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Dalam kasus ini, KPK menduga pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP justru diwarnai konflik kepentingan dan praktik suap. Sejumlah perusahaan penyedia diduga memiliki keterkaitan dengan Bima Setiawan.
Nilai pengadaan yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp148 miliar dalam kurun waktu 2024-2026.
KPK juga menduga dana hasil pengadaan tersebut mengalir untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham melalui perusahaan yang diduga terlibat dalam transaksi tersebut.
Selain itu, penyidik menemukan indikasi adanya permintaan fee kepada perusahaan penyedia sebagai imbalan untuk mendapatkan paket pengadaan. KPK turut mengusut dugaan pemberian uang dan aset kepada sejumlah pejabat BNPB.