Selain TNI tak punya legal standing dan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik tak berlaku untuk institusi berdasarkan putusan MK, lanjut Abduh rencana pelaporan Ferry Irwandi ini berpotensi mempersempit ruang demokrasi.
Permintaan itu tak terkecuali bagi ASN yang pasangannya (suami/istri) maju ke dalam kontestasi politik Pilkada 2024, yang saat ini memasuki masa kampanye. Anas menyampaikan, penerapan asas netralitas ini sekaligus bertujuan mencegah ASN terlibat dalam politik praktis