Kemenko PM terus memperkuat upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan membangun sistem berbasis desa sebagai garda terdepan.
KPK memanggil Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag tahun 2023-2024, M. Agus Syafi`i.
Menko PM menegaskan bahwa program MBG telah berkembang menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komisi X akan memanggil Rektor UI dan sejumlah rektor kampus lain yang menghadapi persoalan kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik.
Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.
Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.
Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menggelar diskusi santai bersama 22 media `homeless`.
MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.
Kemendikdasmen terus memperkuat transformasi digital pendidikan melalui pemanfaatan teknologi pembelajaran di satuan pendidikan di seluruh Indonesia.