TERKINI

Selengkapnya

Tingkatkan Efisiensi, Danantara Bakal Tutup 700 BUMN di Akhir 2026

BUMN | Sabtu, 24 Okt 2026

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, pihaknya terus melakukan pemangkasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BNI Bidik Sektor Produktif usai BI Longgarkan GWM

BUMN | Jum'at, 23 Okt 2026

BNI melihat penurunan GWM yang dilakukan BI sebagai peluang untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor produktif.

KPK Sita Mobil Listrik dari Rumah Anggota DPR

News | Jum'at, 23 Okt 2026

KPK menyita mobil listrik milik suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sekaligus Anggota DPR Fraksi Golkar, Ashraff Abu.

DPR Ingatkan Bahaya Titipan dalam Seleksi Calon Anggota KPU

Legislatif | Jum'at, 23 Okt 2026

Kita menghadapi demokrasi yang indeks demokrasinya turun, kita perlu lembaga penyelenggara demokrasi yang kuat. Dan itu dimulai dari Pansel yang berintegritas

KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Kantor BPK Jawa Tengah

News | Jum'at, 23 Okt 2026

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2025-2026.

Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Tiga di Antaranya Berstatus PMA

News | Jum'at, 23 Okt 2026

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Hotspot Karhutla Tembus 808 Titik, Kemenhut Bekukan Izin 32 Perusahaan

Eksekutif | Jum'at, 23 Okt 2026

Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan paling menonjol terjadi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Karena itu, patroli, groundcheck, pemadaman, pembasahan, serta pendinginan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi aktual di lapangan

Setelah 15 Tahun Menunggu, Warga Transmigrasi Jeringo Terima 109 Sertifikat Tanah

Eksekutif | Jum'at, 23 Okt 2026

Komisi V DPRI RI sebagai mitra Kementerian Transmigrasi terus mendorong agar Sertipikat Hak Milik tersebut dapat segera dibagikan yang hari ini dapat kita wujudkan bersama

Komisi III: Usulan Luhut Binsar Berpotensi Persempit Penindakan Korupsi

Legislatif | Jum'at, 23 Okt 2026

Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil menilai usulan redefinisi tindak pidana korupsi yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan tidak diperlukan.

DPR Tolak Usulan Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi

Legislatif | Jum'at, 23 Okt 2026

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menolak usulan Luhut Binsar Pandjaitan agar kerugian negara tidak lagi menjadi unsur dalam pidana korupsi.

DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas WNA Pelanggar Aturan

Legislatif | Jum'at, 23 Okt 2026

Negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan sampai warga merasa tidak nyaman di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.

FOLLOW US