https://www.indonesiainfo.id

WFH Bisa Jadi Solusi Hemat BBM di Tengah Tekanan Global

WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global.

DPD Bentuk Tim Evaluasi Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Otsus Papua

Kalau masyarakat menilai otsus gagal, berarti pemerintah daerah yang gagal karena sebagai pengelola dana otsus.

Bertemu di London, Mahasiswa Papua Ungkap Pesan Prabowo soal Pengabdian

Mahasiswa asal Papua di London, Steve Mara, mengungkapkan bahwa pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pengabdian kepada bangsa terus ia pegang hingga kini.

Legislator PKB: Usulan Pilkada Lewat DPRD Bagian Mekanisme Legislative Review

DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.

DPR Targetkan revisi UU Hak Cipta Selesai Akhir Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta selesai tahun ini.

Komisi VII Minta Kemenperin Awasi Udang Terkontaminasi Zat Radioaktif

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mencecar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait kasus kontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang di Cikande, Banten

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Perizinan Pengambilan Air Tanah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk mengevaluasi perizinan pengambilan air tanah

Komisi VII Dorong Perbaikan Data Izin Usaha OSS Pariwisata

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong perbaikan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS)

Komisi VI DPR: Masalah Persaingan Usaha Ini Sudah Serius

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengusulkan pembentukan Dewan Koordinasi Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen

Legislator PKB: Kuota Revitalisasi Satuan Pendidikan Layak Ditambah

Mentrans Pimpin Evakuasi Jenazah Mahasiswa IPB Peserta Patriot

Mentrans M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memimpin proses evakuasi jenazah Anggit Bima Wicaksana, mahasiswa IPB dan anggota Tim Ekspedisi Patriot yang gugur

Komisi VI:: Sudah Saatnya BUMN Kita Disederhanakan

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pengurangan jumlah BUMN.

Habiburokhman: Revisi KUHAP Bakal Ubah Paradigma Sistem Penahanan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakakn revisi KUHAP dibuat agar lebih objektif dan tidak lagi bergantung pada kekhawatiran subjektif aparat hukum.

Kemenag Bakal Percepat Revitalisasi Ribuan Gedung Madrasah

Kemenag akan mempercepat revitalisasi lebih dari dua ribu gedung dan sarana prasarana madrasah.

Kemensos Kirim Tim Tagana Bantu Evakuasi Korban Runtuhnya Pesantren Al Khoziny

Atas perintah Pak Menteri Sosial, mulai semalam Tagana sudah kami diterjunkan untuk membantu proses evakuasi korban bersama tim gabungan. Selain itu, Tagana juga mendirikan dapur umum yang mampu memasak hingga 1.000 porsi dalam sekali masak

Gus Imin Pastikan Program MBG Dievaluasi Menyeluruh

Gus Imin, menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi serius terhadap Program MBG menyusul insiden keracunan yang dialami sejumlah siswa di beberapa daerah

Rieke Tekankan Pentingnya Revisi UU BUMN, untuk Perkuat Transparansi

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

Ketua DPR Soroti Polemik Royalti Lagu, Negara Diminta Adil-Transparan

Royalti lagu adalah bentuk penghargaan terhadap karya. Negara harus hadir memastikan bahwa hak para pencipta, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya terlindungi dengan baik

Pemprov DKI Jakarta Berencara Merevitalisasi Taman Margasatwa Ragunan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan revitalisasi kebun binatang Taman Margasatwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Agun Gunandjar: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Putusan MK bukanlah hukum yang paling tinggi. Yang supreme itu konstitusi, bukan lembaganya. Jadi jangan menganggap MK itu super body. Tidak ada lembaga negara yang bersifat suprem dalam sistem ketatanegaraan kita