Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti masalah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di wilayah Tangerang, Banten
Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menyampaikan keprihatinannya terhadap gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ini melanda masyarakat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pentingnya pembelajaran dari kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di PT Sritex.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menanggapi penutupan PT Sritex dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap puluhan ribu pegawai mereka
Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja PT Sritex, melainkan hanya dirumahkan
Anggota Komisi IX DPR RI Charles Meikyansah meminta pemerintah untuk ambil tindakan imbas dari banyaknya PHK
Saat ini saja, kata Bamsoet, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari 2024 hingga awal Juni 2024
May Day, KSP Pastikan Negara Komit Jaga Kesejahteraan Buruh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan RUU ASN menjadi payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tidak boleh ada pemberhentian massal terhadap tenaga honorer (non-ASN).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyatakan, pihaknya sedang mencari jalan tengah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer
Cak Imin minta pemerintah atasi gejolak sosial akibat ancaman PHK
Alasan pelaku IHT minta kenaikan Cukai Rokok 2023 dan 2024 ditunda
Penetapan upah maksimal 10 persen dinilai hanya akan membuat peluang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin besar lantaran menambah beban pengusaha.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak mengalami kegalauan, sebab pemerintah telah memiliki program manfaat Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP).