Jakarta, Indonesiainfo.id - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencapai konsensus untuk tidak mengizinkan Myanmar, dalam memegang keketuaan blok tersebut pada 2026 sesuai jadwal semula, sehingga posisinya akan digantikan oleh Filipina.

Konsensus tersebut dicapai dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023). Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, di sela-sela KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Selasa (5/9/23).

Retno mengatakan, Ketua ASEAN ditentukan sesuai abjad negara anggota dalam bahasa Inggris. Jika merunut jadwal maka Myanmar seharusnya memegang keketuaan ASEAN pada 2026, sedangkan Filipina (dalam bahasa Inggris ditulis Philippines) mendapat giliran pada 2027.

“Disepakati keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan (ke Myanmar),” kata Retno dikutip dari laman Kementerian PANRB pada Kamis (7/9/23).

ASEAN, lanjut Retno, telah melarang para pemimpin junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut karena tak kunjung melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Konsensus Lima Poin itu, merupakan kesepakatan damai antara ASEAN dan pemimpin junta setelah militer menggulingkan pemerintahan terpilih melalui kudeta pada Februari 2021 lalu.

Konsensus Lima Poin tersebut antara lain menyerukan penghentian segera kekerasan, dialog di antara pihak-pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, mengatakan bahwa meski Filipina dipastikan menjadi ketua ASEAN pada 2026, keketuaan selanjutnya tetap akan ditentukan sesuai abjad.

Ngurah menuturkan bahwa penetapan Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 itu perlu segera diputuskan sehingga Manila dapat melakukan persiapan secara matang.

Adapun rencana perdamaian Konsensus Lima Poin, yang disepakati ASEAN pada April 2021, akan tetap menjadi acuan ASEAN untuk melakukan pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Myanmar.