Jakarta, Indonesiainfo.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Pasalnya, program impor acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.

Hal tersebut disampaikannya saat meninjau operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023).

"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasian rakyat, kasian petani, kalau `pemainnya` begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," kata Erick.

Erick menyampaikan, pemerintah memiliki instrumen melalui satgas pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.

"Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," kata Erick.

"Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," imbuh dia.

 

Dalam kesempatan itu, Erick memastikan stok aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November.

Erick juga menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," kata Erick.