INDONESIAINFO.ID - Indonesia bakal segera mempunyai sistem layanan pemerintah berbasis teknologi. Sistem yang bakal memadukan layanan digital pemerintahan ini bernama Government Technology (GovTech) Indonesia.

Rencananya, GovTech Indonesia akan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin 27 Mei 2024 di Istana Negara. Acara ini bersamaan dengan pembukaan kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital.

GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.

“Tugas GovTech Indonesia melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital," ujar Menteri Anas dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

"Tim lintas kementerian/lembaga mewujudkan sejarah baru, dimana untuk pertama kalinya Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,” ujar Menteri Anas menambahkan.

Pada tahap pertama ini, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas.

Yaitu meliputi layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online dan izin keramaian.

Meneteri Anas menambahkan, melalui integrasi ini, nantinya, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

“Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen."

"Semua proses berulang dan membuat warga kesulitan, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Arahan Presiden, semua harus ringkas. GovTech akan mengintegrasikan itu semua,” ujar Menteri Anas.

Lebih lanjut, ia mengatkan bahwa di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi.

Disebutkan, dengan sistem single sign-on, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.