INDONESIAINFO.ID - Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Katiman Kartowinomo mengatakan, merujuk pada hasil riset, sebagian masyarakat tidak mau lepas dari kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Katiman dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta yang diadakan secara daring, Rabu (26/6/2024).

"Masyarakat memilih untuk bertahan di program-program bansos tetapi tidak mau lulus. Karena kalau lulus, (perlu ikut) program-program bersifat jangka panjang dan memerlukan usaha, tidak menarik (untuk mereka)," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memformulasikan program yang menarik dan mendorong masyarakat miskin yang semula diintervensi melalui perlindungan sosial semisal bantuan sosial (bansos) dan jaminan sosial.

Hal tersebut dibutuhkan agar mau beralih mendapatkan program pemberdayaan. Program ini diterapkan guna mendapatkan produktivitas dan pendapatan.

Katiman menyarankan mekanisme insentif seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Pusat, guna mendorong agar mental masyarakat tak tergantung pada program bantuan.

"Insentif bisa berbagai macam. Pemerintah desa itu bisa dicoba untuk mendapatkan insentif fiskal juga tapi dalam bentuknya insentif kinerja," kata dia.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretariat Daerah DKI Jakarta Widyastuti mengajak dinas-dinas untuk lebih cermat melakukan evaluasi dan pengawasan di lapangan guna memastikan bantuan tepat sasaran.

"Kita berharap dana yang sudah digulirkan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai jaring pengaman sosial betul-betul diterima dengan tepat pada mereka yang berhak," ujar dia.

Saat ini pemerintah memiliki tiga strategi untuk menanggulangi kemiskinan yaitu, dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui perlindungan sosial universal seperti bantuan sosial dan jaminan sosial.

Kemudian, meningkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk miskin melalui kelompok program pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Selanjutnya, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar, konektivitas antar wilayah, dan transformasi digital.