Jakarta, Indonesiainfo.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) menyusul permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, ke Pengadilan Singapura.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan harapannya agar proses penegakan hukum terhadap tersangka tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan efektif.

"KPK akan berkoordinasi dengan Kemenkum tentunya dan kita semua juga tentunya menginginkan bahwa proses proses penanganan ataupun penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (2/6) yang dilansir dari Jurnas.com.

Dalam kesempatan itu, Budi juga mengatakan KPK mengapresiasi langkah Kemenkum yang melawan upaya penangguhan penahanan yang dilakukan Tannos.

"KPK mengapresiasi langkah kemenkum yang terus berprogres dengan berkolaborasi bersama pemerintah Singapura," kata Budi.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkum mengatakan Paulus Tannos telah mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.

Tannos saat ini ditahan setelah ditangkap otoritas Singapura atas permintaan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan permohonan ke Singapura untuk mengekstradisi Tannos.

"Saat ini PT (Paulus Tannos) tengah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pengadilan Singapura," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo, Senin ini.

"Pihak AGC (Attorney-General`s Chambers) Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut," sambungnya.

Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Dia menjadi buron KPK sejak tahun 2021. Dia ditangkap otoritas Singapura pada Januari 2025 atas permintaan pemerintah Indonesia.