Jakarta, Indonesiainfo.id - Pemerintah memproyeksikan terciptanya 10 juta lapangan kerja baru serta pelaku usaha mandiri dalam lima tahun ke depan melalui penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf).

Langkah strategis ini ditempuh guna mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, menilai kolaborasi pemanfaatan aset strategis seperti yang dilakukan di kawasan M Bloc, Jakarta, menjadi model percontohan yang harus direplikasi secara masif di berbagai daerah.

Penggunaan lahan milik BUMN yang disinergikan dengan komunitas kreatif terbukti mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal secara signifikan.

"Inilah contoh sukses yang harus diperbanyak lagi di berbagai daerah agar UMKM tumbuh dan paling penting gerakan membeli produk UMKM, produk ekonomi kreatif kita terus dorong di berbagai tempat di seluruh tanah air kita," ujar Menko Muhaimin di Jakarta, pada Senin (4/5).

Selain optimalisasi lokasi, pemerintah menempatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama dalam memberikan keberdayaan bagi para pelaku usaha.

Akses permodalan yang mudah diharapkan menjadi mesin penggerak bagi masyarakat untuk masuk ke sektor formal atau memulai unit bisnis baru dengan hambatan yang lebih minim.

"Target kita insyaallah 10 juta penduduk lima tahun ke depan ini bisa pertama berusaha dengan mudah, yang kedua mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi UMKM dan ekonomi kreatif kita dorong sangat penting untuk merekrut tenaga kerja," ucap sosok yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Senada dengan hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti kewajiban pemanfaatan fasilitas publik bagi pelaku usaha kecil sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Pihaknya fokus pada optimalisasi ruang-ruang milik pemerintah, swasta, hingga BUMN agar tidak ada aset yang terbengkalai dan tidak memberikan nilai manfaat bagi rakyat.

"Di dalam PP nomor satu terkait perlindungan dan pemberdayaan UMKM itu ada optimalisasi pemanfaatan fasilitas publik yang dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh swasta dan juga dimiliki oleh BUMN kita agar space tersebut diberikan ruang sebesar-besarnya kepada usaha mikro, kecil dan menengah kita," kata Maman.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan mandat khusus untuk memfasilitasi wirausaha kreatif, terutama bagi warga di kategori miskin dan miskin ekstrem.

Fokus kerja saat ini bukan sekadar membangun desa kreatif baru, melainkan menghidupkan kembali pusat-pusat kreatif (creative hub) yang sudah ada namun belum beroperasi maksimal.

"Bagaimana ini bisa diaktivasi juga dengan semakin didukungnya desa-desa kreatif kemudian juga mengaktivasi desa-desa kreatif yang sudah berkembang kemudian kreatif-kreatif hub yang ada di daerah juga bagaimana itu bisa diaktivasi kembali," kata Riefky.

Integrasi program antara kementerian ini diharapkan mampu menyentuh talenta kreatif di berbagai pelosok, mulai dari tingkat kelurahan hingga desa.

Pemerintah berkomitmen memastikan pegiat ekonomi kreatif memiliki kesempatan untuk naik kelas melalui pendampingan dan penyediaan akses pasar yang lebih luas.