Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.
Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan dukungannya terhadap perbaikan pelaksanaan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 mengumumkan masuknya Surpres terkait penunjukan perwakilan pemerintah
Sari Yulianti mengatakan, pihaknya berharap penyelenggaraan haji 2026 bisa berjalan dengan lebih baik setelah adanya perubahan kelembagaan.
Fraksi Partai Golkar Berkomitm melakukan pengawasan konstruktif agar implementasi UU No 14 tahun 2025 dalam meningkatkan perbaikan penyelenggaran haji.
Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.
Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada
Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.
Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Anggota MPR RI Al Hidayat Samsu mendesak pemerintah dan DPR memprioritaskan RUU Perubahan Iklim dalam Prolegnas
Menurut Eddy, tahun 2025 seharusnya menjadi evaluasi bagi semua pihak mengenai dampak perubahan iklim yang semakin meluas dan semakin dirasakan oleh berbagai kalangan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengutarakan pemerintah harus membuat pengaturan yang jelas terkait material kayu yang terbawa banjir dan kini dimanfaatkan warga
Anggota Komisi V DPR RI Irine Yustina Roba Putri mengecam keras tindakan pemerkosaan yang dilakukan seorang pengemudi taksi online terhadap penumpangnya
Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan teks yang tidak dapat disentuh
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa KUHAP yang baru disahkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026
Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta selesai tahun ini.
Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tunggu Surpres
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan PP pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang UU Minerba.
