INDONESIAINFO.ID - Kontrak Layanan Haji untuk selanjutnya tidak akan dilakukan setiap tahun. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuka kemungkinan dilakukannya kontrak tiga tahun untuk penyediaan layanan dalam ibadah haji.

Wacana tersebut dibahas bersama oleh delegasi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) dan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Masyath di kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Makkah, Minggu (30/6/2024).

"Salah satu yang muncul dalam surat yang disampaikan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi adalah mengenai kontrak tiga tahun, khususnya di Masya’ir," ujar Dirjen PPIH, Hilman Latief.

Hilman mengatakan, dengan adanya kontrak jangka panjang, maka proses persiapan penyelenggaraan haji bisa dilakukan lebih dini, sehingga persiapan-persiapan fasilitas bisa dilakukan dalam kontrak tiga tahun.

“Dengan kontrak jangka panjang, maka waktunya menjadi lebih cukup untuk mempersiapkan layanan secara lebih baik. Ada kepastian penggunaan, ada kepastian kerja sama, dan ini nanti kita jajaki bersama ke depan,” ujar Hilman.

“Kita diskusikan juga mengenai tempat, terkait kesediaan dan kepastian tempat pada saat Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina), serta skenario-skenario baru yang bisa dijalankan, dikembangkan, dan diperkuat oleh misi haji, termasuk Indonesia,” ujar dia.

Dalam pembahasan dengan Wamen Haji dan Umrah Arab Saudi, delegasi PPIH juga mendiskusikan beberapa regulasi yang telah dijalankan serta perubahan regulasi tentang haji.

"Dari hasil diskusi, nampaknya akan ada beberapa perkembangan yang saat ini mereka masih rumuskan untuk penyelenggaraan haji yang akan datang, baik reguler maupun haji khusus. Ini akan terus kita update ke depan," kata Hilman.

Ke depannya, PPIH akan merumuskan skenario-skenario baru untuk memberikan kemudahan dan kenyamaan bagi jemaah dalam menjalani ibadah. Misalnya, tanazul yang terorganisir dengan baik dan lebih siap.

“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Wamenhaj tentang kesiapan tempat selama di Arafah dan Mina bisa menjadi landasan bagi kita untuk menetapkan kemungkinan pemetaan kuota bagi jemaah haji Indonesia di masa mendatang,” ujar Hilman.