Mudah-mudahan kita coba dulu di 2027 yang SD, SMP. Mudah-mudahan sudah mulai bisa sehingga tidak ada alasan tidak ada uang
Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Al Jufri meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara segera memperkuat pengelolaan fiskal nasional.
Banggar DPR mengungkapkan bahwa anggaran untuk kebencanaan naik secara signifikan menjadi Rp1,1 triliun. Kenaikan itu menyusul arahan dari Presiden Prabowo.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.
Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen).
Ancaman terhadap anak di ruang digital berkembang cepat. Negara tidak boleh terlambat membangun sistem pencegahan dan perlindungannya
DPR mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Menurut saya, yang penting adalah bagaimana kebutuhan kelembagaan itu bisa kita lihat secara proporsional dan disesuaikan dengan program yang memang diajukan
Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.
Komisi V DPR RI mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027.
Pemerintah telah mengucurkan tambahan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk memperkuat ekosistem riset di Indonesia.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan tidak ada kompromi terkait pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramp check secara berkala di seluruh moda transportasi.
Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.
Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri.
Komisi X DPR meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2027 agar tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana.
Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.
Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total
Komisi XIII DPR mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendapatkan penguatan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun Anggaran 2026.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati.
Kalau anggaran pendidikan dipangkas, dampaknya nyata. Fasilitas terbatas, peningkatan kompetensi guru terganggu, program strategis bisa mandek.
