Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah
Baleg DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Insya Allah besok kalau selesai sampai sore ini ya kita ajukan kepada Paripurna.
Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi.
Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis RUU Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan.
Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.
Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah
Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri,
Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa usulan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih belum memiliki urgensi.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta selesai tahun ini.
Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tunggu Surpres
Menurut Ahmad Basarah, RUU ini penting segera dibahas dan disahkan guna memperkuat BPIP
Pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus “dosa besar” pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai.
Iman Sukri menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. Kata dia, Baleg DPR saat ini sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan terbuka kemungkinan Baleg DPR RI mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Terbuka kemungkinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset