https://www.indonesiainfo.id

Baleg DPR Ingin Percepat Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

DPR Colek BPKH, Dana Haji Harus Kembali 100 Persen untuk Kepentingan Jemaah

Kami harus memastikan dana haji benar-benar untuk jemaah. Ini bukan APBN, ini dana umat. Dana jemaah haji harus kembali 100 persen untuk jemaah

Kadin Diminta Bersikap Independen dan Tak Bergantung ke Pemerintah

Memang, Kadin itu juga harus independen supaya tidak bergantung kepada pemerintah. Kalau mereka menjadi bagian dari pemerintah, akan sulit nantinya dan ini justru akan merugikan diri sendiri,

Baleg DPR Usulkan RUU Penyadapan Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026

Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Anggota DPR: BPIP Jadi Kementerian Tidak Selaras dengan Ide Dasar UU

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa usulan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih belum memiliki urgensi.

DPR Targetkan revisi UU Hak Cipta Selesai Akhir Tahun

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta selesai tahun ini.

Iman Sukri: Pembahasan RUU PPMI Tunggu Surpres dan DIM

Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tunggu Surpres

Ahmad Basarah Soroti Pentingnya Percepatan RUU BPIP

Menurut Ahmad Basarah, RUU ini penting segera dibahas dan disahkan guna memperkuat BPIP

RUU Transportasi Online Dipastikan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Anggota Baleg Minta Pemerintah Hati-hati Usulkan RUU Kewarganegaraan

Habib Syarief: RUU PPRT Amanat Moral dan Konstitusional untuk Keadilan

Pengesahan RUU PPRT merupakan manifestasi konkret kewajiban negara menebus “dosa besar” pengabaian hak-hak kelompok pekerja yang selama ini terpinggirkan dan kurang mendapat perlindungan memadai.

Iman Sukri Sebut RUU Perampasan Aset Lebih Pas Dibahas Komisi III DPR

Iman Sukri menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. Kata dia, Baleg DPR saat ini sedang membahas sejumlah RUU yang belum rampung, yakni RUU Koperasi, RUU Statistik, hingga RUU Pelindungan Pekerja Migran.

Baleg DPR Buka Kemungkinan Ambil Alih Usul RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan terbuka kemungkinan Baleg DPR RI mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Baleg DPR Kemungkinan Ambil Alih Usul RUU Perampasan Aset

Terbuka kemungkinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan mengambil alih usul inisiatif atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

Baleg DPR Tegaskan Perlindungan PRT Perlu Jadi Perhatian

Bob Hasan mengingatkan, jangan sampai perhatian hanya tertuju pada perlindungan pekerja migran di luar negeri, sementara PRT di Indonesia tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang layak.

Anggota Baleg Pertanyakan Potensi Superbody BPS Kelola Data

Baleg Usul Pengurus Koperasi Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan atas Kerugian

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Legislator PKB Minta Prosedur Perlindungan PMI Disederhanakan

Penyederhanaan prosedur PMI ditetakankan mengingat banyak calon pekerja yang memilih jalur nonprosedural karena jalur resmi terlalu berbelit

Ketua Baleg DPR: RUU Pelindungan PMI Harus Berbasis Kemanusiaan

DPR Bantah RUU Pilkada untuk Anulir Putusan MK

DPR harus segera merespons putusan MK tersebut karena mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada