Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) merilis Laporan Pemetaan Potensi Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan 2025
Peer Educator bukan hanya memberi sosialisasi, tetapi juga bertindak sebagai agen perubahan strategis untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online, kenakalan remaja, dan perkawinan anak di kalangan sebaya mereka
Lebih dari seribu umat Kristen dari berbagai wilayah di Indonesia bersatu dalam Ibadah Doa Bersama bagi Bangsa yang digelar secara hybrid oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama
Kementerian Agama mengimbau organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam agar memperkuat perannya sebagai mediator antara pemerintah dan warga.
Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan serta Perayaan Idul Fitri 1446 H/2025 M.
Menag menyampaikan pesan penting saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen di Jakarta.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat Ditjen Bimas Islam harus berbasis data dan tidak hanya mengandalkan asumsi subjektif.
Direktur Jenderal Bimbingan Islam (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad mengatakan, agama itu sangat terbuka terhadap budaya
Kementerian Agama (Kemenag) mengajak media untuk menyajikan program siaran agama yang selaras dengan Deklarasi Istiqlal selama Ramadan 1446 H/2025 M
Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimas Islam menerbitkan edaran terkait tema Khutbah Jumat pada 31 Januari dan 7 Februari 2025
Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Kristen telah menyalurkan dana bantuan operasional gereja sebesar Rp7,8 miliar
Pencopotan enam pejabat eselon satu di jajaran Kementerian Agama (Kemenag) menuai kontroversi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dinilai sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas kebijakan sewenang-wenangnya mencopot enam pejabat eselon satu Kementerian Agama.