https://www.indonesiainfo.id

MUI Kritisi Pasal Nikah Siri dan Poligami Dipidana dalam KUHP Baru

KUHP baru mengatur larangan perkawinan terhadap seseorang yang ada penghalang yang sah, seperti menikahi orang perempuan yang sudah berada di dalam ikatan perkawinan

KUHP Baru, Masyarakat Kaji Komunisme Takkan Dipidana

Ada yang baru, yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir. Kalau tujuannya adalah untuk kajian, itu tidak dipidana

KUHP Baru: Perzinahan Hanya Bisa Dilaporkan Pasangan Sah dan Orang Tua

Menkum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa kumpul kebo hanya bisa diadukan oleh pasangan sah dan orang tua, atau delik aduan

Komisi III Sampaikan KUHP dan KUHAP Baru Berlaku Mulai Hari Ini

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sampaikan bahwa KUHP dan KUHAP baru berlaku mulai hari ini

Puan: UU KUHAP Akan Mulai Berlaku 2 Januari 2026

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa KUHAP yang baru disahkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026

RUU KUHAP Disahkan jadi UU, Menkum Apresiasi DPR

Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Habiburokhman: Revisi KUHAP Bakal Ubah Paradigma Sistem Penahanan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakakn revisi KUHAP dibuat agar lebih objektif dan tidak lagi bergantung pada kekhawatiran subjektif aparat hukum.

Komisi III: KUHAP Harus Mampu Selamatkan Negara

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mendorong agar revisi KUHAP tidak hanya fokus pada pasal-pasal, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi negara

DPR: RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset Diupayakan Rampung Tahun Ini

Komisi III DPR RI akan berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset di tahun 2025 ini. 

Legislator Demokrat: RUU Perampasan Aset Harus Pararel dengan RUU KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Legislator Demokrat: Restorative Justice Sesuai dengan Kearifan Lokal Indonesia

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa konsep restorative justice sejatinya lahir dari kearifan lokal bangsa Indonesia, bukan gagasan impor dari penjajah Belanda.

Komisi III DPR Siap Membahas RUU Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset memungkinkan untuk dibahas bersamaan

Jemaah Sakit Masih Dirawat di Saudi, Ini Kontak Resmi KUH

Haji telah usai, sejumlah jemaah masih menjalani perawatan medis di beberapa rumah sakit yang tersebar di wilayah Arab Saudi

Benny Utama: Keadilan Restoratif Harus Pulihkan Hak Korban secara Utuh

Kemenkumham Siap Menerima Masukan Masyarakat Mengenai KUHP Baru

Menkominfo: Revisi RUU ITE Kedua Memuat Restoratif Justice

Menkominfo: Revisi RUU ITE Kedua memuat restoratif justice

Pengesahan RKUHP Diyakini Perkuat Hukum Pidana Nasional

Pengesahan RKUHP diyakini perkuat hukum pidana nasional