Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai
Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI bukan hanya diukur dari kemampuan menghadapi ancaman
Semua menyambut baik rencana kebijakan kuliah gratis dari Bapak Presiden. Namun, ketika PTN diberikan perhatian, PTS juga harus mendapatkan porsi perhatian
Mudah-mudahan kita coba dulu di 2027 yang SD, SMP. Mudah-mudahan sudah mulai bisa sehingga tidak ada alasan tidak ada uang
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan (ATR/BPN) pada Kamis (17/9).
Anak harus mempunyai tempat mengadu ketika justru orang yang memiliki otoritas di lingkungan tersebut diduga menjadi pelaku.
Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mangkir atau tidak memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang banding kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wijanto menyambut positif pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Kebijakan pendidikan yang baik, tidak cukup hanya diumumkan. Yang menentukan adalah apakah ia konsisten dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki dari waktu ke waktu
Komisi VII DPR menilai penguatan industri menengah perlu didukung ekosistem industri yang terintegrasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta untuk tim SAR terus mencari lima jurnalis yang hilang disekitar wilayah Gunung Anak Krakatau.
keberadaan seseorang dalam DTSEN tidak otomatis membuatnya menerima bantuan sosial maupun program pemerintah tertentu
Legislator PKB menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga masker secara tidak wajar di tengah situasi bencana.
Operasi Modifikasi Cuaca merupakan intervensi penting dalam penanganan karhutla, khususnya untuk membantu pembasahan lahan gambut dan mendukung kerja tim pemadam di lapangan
Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.
DPR mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Komisi VII DPR mempertanyakan sejauh mana efektivitas penerapan SNI benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas industri.
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih adanya pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.
Anggota Komisi X DPR, Stevano Rizki Adranacus menyoroti persoalan data desil yang berimplikasi terhadap akses masyarakat terhadap program beasiswa pendidikan.