https://www.indonesiainfo.id

Anggota DPR: Efisiensi Jalan, Pendidikan Jangan Jadi Korban

Kalau anggaran pendidikan dipangkas, dampaknya nyata. Fasilitas terbatas, peningkatan kompetensi guru terganggu, program strategis bisa mandek.

DPR: Anggaran MBG Dari Pos Anggaran Pendidikan

Banggar DPR membenarkan terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari pos anggaran pendidikan pada APBN.

Anggota DPR Soroti Urgensi Dukungan Anggaran Kementerian Investasi

Legislator PKB menegaskan pentingnya penguatan peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia.

Kemenag Ajukan Tambahan Rp5.8 Triliun, Pastikan Bayar Tunjangan Profesi Guru-Dosen

Hari ini, usulan ABT sebesar Rp5,872 triliun disampaikan Menteri Agama dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR dan telah disetujui

Tahun Depan, Pemerintah Siapkan Anggaran Triliunan untuk Benahi Guru Keagmaan

Wamenag mengatakan anggaran jumbo itu disiapkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar guru keagamaan yang bersifat struktural dan menahun

DPR Dukung Instruksi Presiden Kucurkan Rp51,82 T Pulihkan Sumatera

Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyetujui pengucuran anggaran sebesar Rp51,82 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera

Waka Komisi VIII DPR Dorong Anggaran BNPB Ditambah Rp2 Triliun

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja BNPB dan BASARNAS

Puan Minta DPR Kawal Kebijakan Anggaran Negara untuk Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan kembali komitmen lembaga yang dipimpinnya dalam menjalankan fungsi anggaran.

Legislator Minta Pemerintah Jangan Pangkas Anggaran Sensus Ekonomi

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan penentu arah pembangunan bangsa

Menkeu Purbaya Berbicang dengan DJPb, Singgung Serapan Anggaran

Berbincang dengan jajaran DJPb, Menkeu Purbaya tekankan peran strategis Perbendaharaan jaga pertumbuhan ekonomi nasional

Kementrans Alokasikan Rp300 Miliar Lebih untuk Kembangkan Kawasan Transmigrasi

Kementrans mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk mendukung program pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran untuk Program Prioritas

Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp168,5 triliun dari total Rp256,1 triliun per 22 September 2025

Kementerian Transmigrasi Dapat Anggaran Dana 2026 Rp1,9 Triliun

Komisi V DPR RI menyetujui anggaran Kementrans dalam Rancangan Anggaran Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp1.902.040.784.

Komisi V DPR Setujui Anggaran Kemendes PDT 2026 Rp2,5 Triliun

Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.

Tambahan Anggaran Rp419,8 Miliar Diusulkan Kementerian Hukum

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa pihaknya mengajukan penambahan anggaran tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp419,8 miliar

DPR Dorong Pemerinah Percepat Serapan Anggaran 2025

Perubahan anggaran tahun 2025 sudah kita tanda tangani. Kami berharap serapan (anggaran ini) bisa dikejar dengan cepat ya, terutama di akhir tahun.

Mendikdasmen Apresiasi Persetujuan DPR terhadap RKA Kemendikdasmen 2026

Mendikdasmen Sebut Optimalisasi Anggaran Pendidikan 2026 untuk Peningkatan Mutu

Presiden Prabowo Subianto, menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global

Menkeu: Anggaran Sekolah Rakyat 2025 Rp7 Triliun, Tersebar di Berbagai Kementerian

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran program Sekolah Rakyat untuk tahun anggaran 2025 jumlahnya mencapai Rp7 triliun. Anggaran ini tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tetapi juga tersebar di kementerian lainnya.

Komisi X: Revisi UU Sisdiknas Definisikan Alokasi Pendidikan 20 Persen

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian sebut revisi UU Sisdiknas definisikan kembali anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.