Menteri ESDM menjelaskan bahwa meskipun kondisi ekonomi dan geopolitik dunia masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia mulai mendapatkan indikasi positif
Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut.
DPR meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada penangkapan ABK dalam kasus penyelundupan 2 ton narkoba menggunakan Kapal Sea Dragon.
Dalam konteks inilah, pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, tetapi dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan rakyat.
Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya.
Jangan sampai kita hanya mengganti orang, tetapi tidak mengganti arah dan paradigma pengawasan.
Itulah wujud tanggung jawab. Saya betul-betul hormat dengan sikap gentle Pak Dirut Iman dalam menyikapi gejolak pasar yang terjadi
Politikus Gerindra itu tiba pada pukul 10.36 WIB, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim penindakan KPK.
Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.
Sangat penting bagi partai politik memahami dan mengamalkan empat pilar MPR RI, agar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
Komisi XIII DPR RI membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) konflik agraria di area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan bahwa negara harus segera mengantisipasi memburuknya kualitas demokrasi
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi UU Hak Cipta selesai tahun ini.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Politikus Partai NasDem, Rajiv, pada hari ini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi CSR BI
Kader muda Golkar harus bijak dan cerdas dalam membuat konten. Gunakan tujuh menit pertama untuk menarik perhatian audiens agar pesan kita bisa diterima dengan baik.
Pada hari Senin, (22/9), Bupati Pati, Sudewa kembali menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemenko Polkam Bentuk Tujuh Desk Program Prioritas di Era Prabowo
Syamsurizal pun mempertanyakan bagaimana antisipasi penyelenggara Pilkada dalam mengontrol dana kampanye yang dimiliki calon kepala daerah.
Hal itu termaktub dalam putusan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang (UU) Pilkada