Jakarta, Indonesiainfo.id - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan kapasitas pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme grading atau penilaian terhadap sarana dan prasarana dapur.

Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap SPPG sejalan dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki, sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa penilaian akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih, mengingat konsentrasi dapur di wilayah tersebut relatif tinggi.

“Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Tysa pada (9/11).

Menurutnya, salah satu aspek utama yang menjadi tolok ukur penilaian adalah ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung operasional dapur. Peralatan seperti kompor dan chiller, misalnya, menjadi bagian penting dalam menentukan kemampuan SPPG mengolah dan menangani makanan secara aman sesuai kapasitasnya.

Dengan demikian, SPPG yang memiliki fasilitas terbatas perlu menyesuaikan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Sebaliknya, kapasitas pelayanan harus didasarkan pada kemampuan riil dapur, bukan semata-mata pada target jumlah produksi.

“Sebagai contoh, apabila sebuah SPPG hanya memiliki jumlah kompor yang terbatas atau kapasitas chiller yang lebih kecil, maka jumlah penerima manfaat yang dilayani juga perlu disesuaikan. Prinsipnya, kapasitas pelayanan harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dapur agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga,” jelas Tysa.

Proses penilaian akan ditetapkan oleh BGN Pusat melalui pemantauan langsung ke masing-masing SPPG. Hasil grading selanjutnya menjadi instrumen evaluasi berbasis kondisi riil di lapangan untuk menentukan kapasitas pelayanan setiap dapur secara lebih terukur.

Tysa menambahkan, evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan MBG yang semakin efektif, profesional, dan tepat sasaran. Penyesuaian kapasitas juga menjadi bagian dari upaya memastikan distribusi layanan berjalan sesuai kebutuhan dan kemampuan operasional masing-masing SPPG.

Melalui mekanisme grading, BGN terus memperkuat pengawasan dan tata kelola SPPG agar pelaksanaan Program MBG tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga mengutamakan kualitas layanan serta keamanan pangan.