Jakarta, Indonesiainfo.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penerapan sistem penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pada tahap awal, evaluasi diprioritaskan bagi dapur di Pulau Jawa yang melayani sedikitnya 2.500 penerima manfaat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah BGN untuk memastikan kapasitas pelayanan setiap dapur sesuai dengan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Dengan demikian, peningkatan jumlah penerima manfaat diharapkan tidak mengurangi kualitas makanan maupun standar keamanan pangan.

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, pelaksanaan grading akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan persebaran dan jumlah SPPG di setiap wilayah.

"Penilaian akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap pertama, grading menyasar SPPG di Pulau Jawa yang telah melayani 2.500 penerima manfaat atau lebih, mengingat konsentrasi dapur di wilayah tersebut relatif tinggi," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Menurut Tysa, penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada kemampuan dapur memproduksi makanan dalam jumlah besar. Kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting untuk menentukan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah penerima manfaat.

"Grading ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG melayani penerima manfaat sesuai dengan kapasitas sarana dan prasarana yang dimiliki. Penilaian tidak hanya melihat jumlah makanan yang diproduksi, tetapi juga kesiapan fasilitas dapur yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan," ucap Tysa.

Pemilihan Pulau Jawa sebagai sasaran awal berkaitan dengan tingginya konsentrasi SPPG di kawasan tersebut. Melalui evaluasi ini, BGN berupaya mengidentifikasi kebutuhan penataan operasional agar distribusi makanan dan kapasitas produksi dapat berjalan lebih seimbang.

Hasil penilaian nantinya diharapkan menjadi dasar dalam membangun sistem pelayanan MBG yang lebih terorganisasi. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi jumlah dapur yang beroperasi, kemampuan produksi, jangkauan distribusi, hingga besaran penerima manfaat.

Dari sisi pengawasan, penerapan grading juga mendapat perhatian dari kalangan pengamat. Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan program MBG.

Menurutnya, sistem penilaian dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang dihadapi pengelola dapur sekaligus menentukan bentuk pembinaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPPG.

"Penilaian dapur dapat membantu BGN memetakan berbagai persoalan operasional secara lebih terukur," ucap Rahman.

Melalui mekanisme tersebut, BGN diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur MBG, terutama dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai kapasitas fasilitas, standar kualitas, dan ketentuan keamanan pangan.