Komisi XI DPR menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pede menyampaikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan naik hingga akhir 2026
Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, postur fiskal nasional berada pada kondisi yang stabil dengan tingkat defisit yang terjaga
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendukung rencana dari Menkeu Purbaya yang akan menggunakan dana sitaan Rp6,6 triliun dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menambal defisit APBN 2025
Menko Muhaimin mendorong DPR untuk membuat regulasi khusus untuk APBN penyandang disabilitas
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai beban utang proyek Whoosh tidak semestinya dibebankan pada APBN
Peneliti BRIN dukung APBN biayai pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Khoziny
Menko PM Muhaimin membeberkan sejumlah alasan kenapa ponpes Al-Khoziny layak dibantu APBN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan presiden yang mengatur larangan rangkap jabatan
Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati: kolaborasi dengan DPR menjadi pondasi penting untuk melahirkan APBN yang kredibel, sehat, sekaligus berkelanjutan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam memperkuat sektor sains, teknologi, dan industri nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti terkait Auntuk menjalankan putusan MK yang mewajibkan negara untuk menggratiskan pendidikan tingakat SD dan SMP
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait wacana peningkatan dana bantuan untuk partai politik hingga sepuluh kali lipat.
Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh terkait rekomendasi KPK yang mendorong agar partai politik mendapatkan alokasi dana besar dari APBN.
Menkeu Sri Mulyani menegaskan peran APBN sebagai alat pelindung ekonomi di tengah tekanan global akibat perang tarif dagang.
Legislator Wanti-wanti Kabinet Besar Prabowo soal APBN 2025
Legislator: Kolusi Pejabat Publik dan Pengusaha jadi Penggerak Utama Korupsi
