Kemenko PM resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Ikatan Alumni Universitas Terbuka (IKA UT) untuk membangun tranformasi bangsa dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dengan data yang akurat, semuanya bisa diberi perlindungan dan diberikan dukungan yang tepat. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan bisa kita mitigasi
Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklarifikasi soal adanya penggeledahan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di kantornya
Menteri Sosial (Mensos) ingatkan pendamping untuk bekerja berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama saat rekrut siswa Sekolah Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pembenahan data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan salah sasaran dalam pemberian bantuan iuran BPJS
Pak Presiden sudah perintahkan, untuk penyusunan program sosial dan ekonomi di daerah maupun di pusat itu semua harus menggunakan data tunggal
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan pentingnya data ATENSI Bansos yang kini terintegrasi nasional, agar bantuan benar-benar sampai pada mereka yang paling membutuhkan
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan, kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) bukan sebagai bentuk penyerahan data pribadi secara bebas
Mensos Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya penggunaan data tunggal dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), terutama untuk PBI JKN.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan data yang tepat dan pilar sosial yang bergerak dengan hati adalah kombinasi kuat untuk menaklukkan kemiskinan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi serius data terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 60,3% dari total penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin pada tahun 2024
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat Ditjen Bimas Islam harus berbasis data dan tidak hanya mengandalkan asumsi subjektif.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) resmi dihapus dan digantikan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
Wamendes PDT Ariza Patria mendorong data tunggal yang akurat untuk memastikan program kebijakan pemerintah pusat terlaksana secara tepat sasaran.
Perlindungan data pribadi merupakan hak mendasar setiap individu yang kini semakin ditekankan oleh pemerintah melalui regulasi terbaru.
Anggota DPR-RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk adanya data tunggal sosial ekonomi.
Komdigi Sebut Finlandia Kepincut Kembangkan Pusat Data Indonesia