Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.
Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik
Dampak Karhutla ini adalah selain kepada manusia, tentu adalah kepada satwa liar. Satgas yang ada selama ini kita perkuat kembali
Keputusan Komisi III DPR RI menetapkan 13 kriteria tindak pidana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menuai sorotan tajam dari publik.
Daftar 13 jenis kejahatan dalam draf inisiatif DPR tersebut masih sangat fleksibel untuk ditambah maupun dikurangi selama proses pembahasan bersama pemerintah.
Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Dalam kondisi tanggap darurat, BNI hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan yang paling mendesak agar dukungan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak
Kemnaker menyiapkan akses pelatihan dan kesempatan kerja bagi penyintas penyalahgunaan narkoba yang telah menjalani rehabilitasi
Saat ini Komisi III DPR RI masih berada pada tahap penyusunan RUU dengan menghimpun berbagai aspirasi masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik yang bermakna.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.
Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.
Harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Kesadaran masyarakat menjadi pondasi penting untuk menjaga lingkungan, membangun budaya hidup bersih dan sehat, sekaligus memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
LCC Empat Pilar MPR RI merupakan salah satu instrumen strategis MPR RI dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membentuk karakter generasi muda.
Kompetisi di tingkat nasional akan berlangsung lebih ketat. Karena itu, selain memperdalam materi Empat Pilar, peserta juga harus meningkatkan kepercayaan diri, konsentrasi, dan kekompakan tim.
LCC Empat Pilar MPR RI tidak sekadar menjadi ajang adu pengetahuan, tetapi juga wahana pembinaan karakter dan penguatan komitmen kebangsaan bagi generasi muda.
Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas DK LPS merupakan amanat UU.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyerahan uang rampasan negara senilai Rp10,2 triliun.
Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.