Komisi V DPR mewajibkan Kementerian PU memprioritaskan usulan program dan kegiatan di RAPBN 2027.
Putusan tersebut dibacakan Hakim tunggal, Sulistyo Muhammad Dwi Putro dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin, 14 September 2026.
Komisi XI DPR mendesak pemerintah memastikan program pembukaan 200 juta rekening massal memprioritaskan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan.
Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen).
BNI memperkuat dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah melalui partisipasi dalam Danantara Housing Expo 2026.
Riset Deep Intelligence Research (DIR) mencatat untuk pertama kalinya muncul indikator trust atau kepercayaan publik dalam percakapan mengenai Badan Gizi Nasional (BGN).
Komisi X DPR RI mengapresiasi Putusan MK yang menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan bagian dari kebutuhan inti pendidikan.
BNI memastikan proses pendaftaran dan aktivasi rekening Program Indonesia Pintar (PIP) bagi seorang siswa di BNI Lubuk Pakam telah selesai.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat program pencegahan stunting melalui sejumlah inisiatif sosial sepanjang 2026.
Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP
Ibas menekankan bahwa akses terhadap listrik merupakan bagian penting dari pemerataan pembangunan.
Di situasi segenting ini, program seperti MBG justru harus menjadi tameng pelindung rakyat. Jangan sampai niat baiknya rusak karena salah kelola di lapangan.
Kemnaker berkolaborasi dengan Corporate University Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat Program Pemagangan Nasional (MagangHub)
Para pihak yang terlibat berasal dari beragam lembaga di tingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif.
Mantan Wakil BGN, Sony Sonjaya resmi mengajukan diri sebagai JC dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Pemantauan langsung dinilai penting untuk memastikan target pembangunan tercapai tepat waktu, sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat
Kemenko PM meluncurkan program Perintis Berdaya Connect. Hal ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah memperkuat UMKM,
Hal ini menyikapi polemik pengadaan sepatu bagi siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 700 ribu per pasang dengan total anggaran Rp 27 miliar.
KPK menyatakan sedang melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial.
Menko PM menegaskan bahwa program MBG telah berkembang menjadi penggerak utama ekosistem ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
