Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dinilai melakukan pembangkangan terhadap konstitusi.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil
Putusan MK tersebut dinilai menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di seluruh struktur kepemimpinan DPR
PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mengatakan putusan MK terkait pendidikan dasar diberikan gratis bersifat final dan mengikat.
PT DKI Jakarta memutuskan untuk menaikkan vonis terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung sekaligus makelar kasus, Zarof Ricar
Putusan itu memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin pembiayaan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, tanpa diskriminasi.
Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengungkapkan kegelisahan publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru terkait Pemilu.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai MK yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada kontradiktif dengan Putusan MK sebelumnya pada tahun 2019
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti terkait Auntuk menjalankan putusan MK yang mewajibkan negara untuk menggratiskan pendidikan tingakat SD dan SMP
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya siap mengawal implementasi keputusan MK soal pendidikan gratis tingkat SD-SMP
Kemendikdasmen Sambut Baik Putusan MK Wajibkan Pendidikan Agama di Sekolah
MK Nyatakan Presidential Threshold Bertentangan dengan UUD 1945
Bamsoet mengatakan, sistem demokrasi langsung telah mendorong praktik demokrasi NPWP (nomor piri wani piro) yang bersifat transaksional dalam masyarakat.
Legislator Apresiasi Keputusan Pemerintah Batasi Sasaran PPN 12 Persen
Kemnaker Siap Tindaklanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja
Legislator PAN Guspardi Gaus menilai persetujuan revisi PKPU mengembalikan marwah DPR RI
DPR batal sahkan RUU Pilkada, Kemenkumham ikuti putusan MK
DPR harus segera merespons putusan MK tersebut karena mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam UU Pilkada
Terkait dinamika Pilkada itu, Menteri Kominfo meminta ruang publik dijaga bersama agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan baik.