https://www.indonesiainfo.id

Lestari Moerdijat Dorong Komitmen Pengakuan Masyarakat Adat

Tanpa kepastian hukum bagi masyarakat adat di tanah air, upaya pelestarian pengetahuan dan praktik adat semakin terancam.

DPR Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Proses Berbeda

RUU Sisdiknas dan pembentukan URI merupakan dua proses kebijakan yang berbeda karena memiliki dasar hukum dan mekanisme penyusunan yang tidak sama.

Komisi III Dorong Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.

DPR Dorong FTZ Bertahap Seluruh Kepri Demi Pemerataan Ekonomi

Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi III Pastikan RUU Perampasan Aset Tetap Masuk Jalur Pembahasan

Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.

Komisi III Soroti Pentingnya Sinkronisasi dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.

Politisi PKB: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Siap Diuji

RUU KKS diproyeksikan sebagai payung hukum yang kuat, regulasi ini nantinya akan memberikan landasan hukum yang memadai bagi kementerian dan lembaga terkait.

Komisi III: Revisi UU Polri Harus Perkuat Penanganan Kejahatan Siber

Penguatan kewenangan Polri dalam menangani kejahatan siber perlu menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.

Baleg DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis RUU Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan.

Ini Rincian 12 Poin RUU PPRT yang Telah Disahkan DPR

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Komisi III: Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

Baleg DPR Ingin Percepat Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

DPR Terima Soal Surpres Dua RUU Strategis

Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 mengumumkan masuknya Surpres terkait penunjukan perwakilan pemerintah

Komisi III: RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

DPR Mulai Bahas Pembentukan RUU Perampasan Aset

Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.

DPR Hormati Proses Gugatan UU Guru dan Dosen di MK

Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Eddy Soeparno Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Segera Disahkan, Ini Alasannya

Menurut Eddy, tahun 2025 seharusnya menjadi evaluasi bagi semua pihak mengenai dampak perubahan iklim yang semakin meluas dan semakin dirasakan oleh berbagai kalangan

Baleg DPR Usulkan RUU Penyadapan Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026

Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Iman Sukri: Pembahasan RUU PPMI Tunggu Surpres dan DIM

Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tunggu Surpres

Resmi, DPR Setujui RUU Kepariwisataan Jadi UU