https://www.indonesiainfo.id

Baleg DPR Ingin Percepat Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.

DPR Terima Soal Surpres Dua RUU Strategis

Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 mengumumkan masuknya Surpres terkait penunjukan perwakilan pemerintah

Komisi III: RUU Hukum Acara Perdata Jadi Usul Inisiatif DPR

Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku.

DPR Mulai Bahas Pembentukan RUU Perampasan Aset

Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.

DPR Hormati Proses Gugatan UU Guru dan Dosen di MK

Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Eddy Soeparno Dorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim Segera Disahkan, Ini Alasannya

Menurut Eddy, tahun 2025 seharusnya menjadi evaluasi bagi semua pihak mengenai dampak perubahan iklim yang semakin meluas dan semakin dirasakan oleh berbagai kalangan

Baleg DPR Usulkan RUU Penyadapan Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026

Baleg DPR RI mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Iman Sukri: Pembahasan RUU PPMI Tunggu Surpres dan DIM

Wakil Baleg DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) tunggu Surpres

Resmi, DPR Setujui RUU Kepariwisataan Jadi UU

Alasan DPR Batalkan Kewenangan BPIP Nilai Lembaga Negara di RUU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi mencoret rencana pemberian kewenangan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menilai indeks pembinaan ideologi Pancasila terhadap penyelenggara negara dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.

Ahmad Basarah Soroti Pentingnya Percepatan RUU BPIP

Menurut Ahmad Basarah, RUU ini penting segera dibahas dan disahkan guna memperkuat BPIP

RUU Transportasi Online Dipastikan Masuk Prolegnas Prioritas 2026

Legislator: RUU Pengelolaan Ruang Udara Jaga Kedaulatan Negara

Sejak awal, Fraksi NasDem aktif mengikuti dinamika pembahasan yang melibatkan regulator, operator navigasi udara, dan TNI Angkatan Udara. Kami percaya bahwa ruang udara bukan sekadar wilayah teknis, melainkan bagian integral dari kedaulatan negara.

RUU Pengelolaan Ruang Udara Disetujui untuk Dibawa ke Paripurna

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI menyetujui Rancangan (RUU) Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke tingkat rapat paripurna setelah pembahasannya rampung

DPR Usul RUU Hak Cipta Masuk Prolegnas Prioritas 2026

RUU PPRT Diupayakan Rampung Tahun Ini

Saya pikir DPR dan Komnas HAM kawan-kawan dari media kita punya satu perspektif bahwa di periode ini dalam game yang secepat-cepatnya jika perlu pada akhir tahun ini undang-undang PPRT harus dimenangkan di DPR

Anggota Baleg Minta Pemerintah Hati-hati Usulkan RUU Kewarganegaraan

DPR: RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset Diupayakan Rampung Tahun Ini

Komisi III DPR RI akan berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset di tahun 2025 ini. 

Legislator Demokrat: RUU Perampasan Aset Harus Pararel dengan RUU KUHP

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Legislator Demokrat: Restorative Justice Sesuai dengan Kearifan Lokal Indonesia

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menjelaskan bahwa konsep restorative justice sejatinya lahir dari kearifan lokal bangsa Indonesia, bukan gagasan impor dari penjajah Belanda.