Komisi XII DPR RI menegaskan kehadiran industri ekstraktif tidak boleh sekadar mengeruk kekayaan alam, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Komisi X akan memanggil Rektor UI dan sejumlah rektor kampus lain yang menghadapi persoalan kekerasan, baik seksual, verbal, maupun fisik.
Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.
Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.
Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.
MKD DPR RI menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kritik dari para pengamat tetap menjadi bagian penting dalam proses pemerintahan Prabowo Subianto sepanjang disampaikan secara konstruktif
Komisi XII DPR menegaskan pentingnya optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.
Legislator PKB mendorong BI untuk lebih aktif mengarahkan industri perbankan nasional agar memprioritataskan Pembiayaan pada sektor UMKM dan sektor ekspor.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.
Komisi XI DPR menyoroti potensi tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia.
Anggota Komisi IV DPR RI Sumail Abdullah menyoroti keputusan pemerintah mencabut izin konsesi kawasan hutan PT Papua Lestari Abadi.
Ketua DPR, Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia.
kami menegaskan bahwa setiap SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan pangan harus ditutup secara permanen dan dicabut izin operasionalnya, tanpa pengecualian
Komisi III DPR mengingatkan agar kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas.
Komisi I DPR RI menyoroti peluang kerja bagi TKI di Siprus yang dinilai terbuka lebar, seiring kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor jasa.
Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap isu ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).
