Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.
Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai
DPR meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola hutan secara menyeluruh menyusul kebakaran hutan dan lahan.
Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan Komisi III DPR bersama pemerintah, termasuk memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.
Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik
Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI bukan hanya diukur dari kemampuan menghadapi ancaman
APBN bukan sekadar kumpulan angka. Di balik angka itu ada kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam
Semua menyambut baik rencana kebijakan kuliah gratis dari Bapak Presiden. Namun, ketika PTN diberikan perhatian, PTS juga harus mendapatkan porsi perhatian
Keberhasilan Polri diukur dari rasa aman masyarakat dan kepastian hukum yang mereka dapatkan. Profesionalisme dan kedekatan dengan rakyat harus terus diperkuat
Polisi adalah bagian yang tidak terpisahkan, polisi bersama masyarakat. Apalagi dalam paparan Pak Suyudi tadi menjelaskan bahwa Polri jangan sampai ditakuti
Momentum ini dicatat sebagai sejarah baru di mana putra asli daerah Pandeglang dipercaya memegang tongkat komando tertinggi di Korps Bhayangkara.
Persetujuan calon Kapolri digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II.
Selanjutnya kami meminta persetujuan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?
Komisi III DPR RI menyetujui secara aklamasi hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Kawasan ini terdiri dari lahan yang cukup luas, ada 735 hektare dan kawasan ini sangat luar biasa karena terpadu dengan berbagai tenant dari perusahaan industri
Mudah-mudahan kita coba dulu di 2027 yang SD, SMP. Mudah-mudahan sudah mulai bisa sehingga tidak ada alasan tidak ada uang
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta peningkatan kinerja KAI dibarengi penguatan keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Komisi V DPR mewajibkan Kementerian PU memprioritaskan usulan program dan kegiatan di RAPBN 2027.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak pemerintah menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan guru secara nasional.
Anggota Baleg DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah