Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta standarisasi industri tidak memarginalkan petani kecil dalam rantai pasok.
Legislator PKB menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga masker secara tidak wajar di tengah situasi bencana.
Lasarus menilai pengalokasian APBN untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap 21 perusahaan terkait karhutla.
Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik
Insya Allah besok kalau selesai sampai sore ini ya kita ajukan kepada Paripurna.
Jangan hanya menghitung berapa banyak wilayah yang terkena abu vulkanik. Kita juga harus melihat berapa banyak keluarga yang aktivitasnya terganggu
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya kasus dugaan keracunan MBG.
Puan Maharani mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla karena kabut asap yang muncul mengancam keselamatan masyarakat.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.
Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.
Kalau kemudian harus bersaing di lautan dana dengan bank-bank Himbara maupun bank umum besar, ya BPD selesai.
Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen).
Ancaman terhadap anak di ruang digital berkembang cepat. Negara tidak boleh terlambat membangun sistem pencegahan dan perlindungannya
Keputusan Komisi III DPR RI menetapkan 13 kriteria tindak pidana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menuai sorotan tajam dari publik.
Daftar 13 jenis kejahatan dalam draf inisiatif DPR tersebut masih sangat fleksibel untuk ditambah maupun dikurangi selama proses pembahasan bersama pemerintah.
Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
DPR mendesak KLH/BPLH untuk merestrukturisasi porsi anggaran TA 2027 agar lebih menitikberatkan pada upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
